Tingkatkan Kemampuan Aparatur Dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum Sosialisasikan Perda Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2016

Banjarbaru Kamis (04 Agustus 2016) Walikota Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs H Muhammad Hamridy menghadiri sekaligus membuka acara Sosialisasi produk Hukum Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 yang diadakan oleh Bagian Hukum Setdako Banjarbaru bertempat di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru. Tampak H Rizana Mirza SH M KES serta para peserta sosialisasi.

Rizana Mirza selaku panitia mengatakan maksud diselenggarakannya kegiatan sosialisasi adalah dalam rangka menyebarluaskan Perda Kota Banjarbaru No 2 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah Kota  Banjarbaru yang telah di undangkan pada tanggal 15 April 2016, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pembuatan produk hukum daerah. Sedangkan tujuan sosialisasi ini adalah agar para peserta dapat mengetahui tatacara maupun tahapan pembuatan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta agar produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun peserta berasal dari seluruh SKPD Kota banjarbaru sebanyak 80 orang termasuk Kecamatan dan Kelurahan. Narasumber berasal dari Kementrian Hukum & HAM Kantor Wilayah Kalsel, Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Kalsel dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdako Banjarbaru.

Drs H Muhammad Hamridy mengatakan bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan produk hukum daerah, baik yang diterbitkan oleh Walikota maupun DPRD, yang semuanya harus melalui tahapan-tahapan dalam pembuatannya agar tidak berbenturan dengan peraturan perundangan lainnya.

Untuk itulah, pemahaman akan prosedur dalam pembuatan produk hukum daerah harus diketahui tidak hanya oleh aparatur yang bertugas di bagian hukum, namun oleh aparatur di semua SKPD sebagai pemrakarsa dan tim penyusunan produk hukum daerah yang dibentuk oleh kepala daerah. Pada 15 April 2016 yang lalu, kita telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah Kota Banjarbaru. Perda ini dibuat agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tertib administrasi dalam rangka pembentukan produk hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Selain itu, alasan lain yang menjadi dasar dibuatnya Perda ini adalah agar pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebaran tertata dengan baik. Dan yang terpenting adalah agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjarbaru. Sebagai salah satu produk hukum yang baru, tentu saja perda ini harus disosialisasikan kepada seluruh aparatur di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru agar terdapat pemahaman yang benar terhadap aturan-aturan dalam pembentukan produk hukum daerah di Kota Banjarbaru, apalagi perda merupakan salah satu instrumen strategis dalam mencapai visi dan misi Kota Banjarbaru.

Untuk itu, atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru Hamridy sangat mengapresiasi Bagian Hukum Setdako Banjarbaru yang secara komprehensif dan berkelanjutan selalu mengadakan sosialisasi produk-produk hukum khususnya yang dikeluarkan oleh Kota Banjarbaru. Dengan bertambahnya wawasan hukum khususnya pada aparatur akan dapat menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban hukum dan tegaknya supremasi hukum di kota ini, sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Banjarbaru selain dapat menampung aspirasi yang universal juga dapat menjadi sarana normatif peletakan dasar penyelenggara pemerintahan yang Good Governance.

Kepada peserta sosialisasi Hamridy berharap agar tidak segan untuk bertanya, berkonsultasi dan bertukar pengalaman, sehingga dapat menerima materi dengan baik dan tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum daerah di Banjarbaru. (Upik Hms Pemko Bjb) oviek.gagah@gmail.com